Kemnakertrans Targetkan Tarik 11 Ribu Pekerja Anak

JAKARTA - Tahun ini, Kemenakertrans menargetkan penarikan 11.000 pekerja anak, yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut tersebar di 21 Provinsi dan 89 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan mengerahkan 503 orang pendamping di 366 rumah singgah (shelter).

“Sesungguhnya program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan agar anak-anak Indonesia dapat mengembangkan kesempatan belajar di sekolah dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Kegiatan ini diarahkan dengan sasaran utama anak bekerja dan putus sekolah  yang berasal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan berusia 7- 15 tahun. Kemnakertrans menggelar Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN-PBPTA) sebagai amanat dari Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002, yang pada tahun ini memasuki Tahap ke 3 (Tahun 2013 – 2022).

Khusus Provinsi Jawa Timur, PPA-PKH menargetkan penarikan sebanyak 2.280 pekerja anak di 17 Kabupaten/Kota. Untuk lebih memotivasi pekerja anak kembali ke sekolah, diberikan paket peralatan sekolah bagi setiap pekerja anak.

“Prioritas program ini  diarahkan untuk dapat mempercepat proses penarikan para pekerja anak terutama  dari pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan perjudian, pelibatan pada narkoba, dan pekerjaan berbahaya lainnya," terangnya.

Para pekerja anak tersebut bakal ditarik dari tempat mereka bekerja dan  di tempatkan sementara di rumah singgah (shelter) untuk menjalani program  pendampingan khusus selama satu bulan. Setelah itu mereka akan di kembalikan ke sekolah untuk belajar di pendidikan formal SD/SMP/SMA, madrasah dan pesantren ataupun kelompok belajat paket A, B dan C.

Muhaimin mengaku telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja. Para pengusaha dan orang tua, tidak boleh memaksakan anaknya untuk bekerja apalagi untuk dengan pekerjaan-pekerjaan berbahaya.

“Para pengusaha dan Orangtua harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang, Pemerintah  lakukan pendekatan khusus berupa persuasif hingga penindakan hukum. Bagi orangtua yang tetap memaksakan anaknya untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, “bebernya.

Agar manfaat program penarikan pekerja anak ini tetap optimal, pemerintah bermaksud mereview kembali, apa saja yang perlu dilakukan  untuk memperkuat Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA).

“Kita terus melakukan, monitoring dan evaluasi terhadap anak-anak yang telah ditarik dan dikembalikan ke satuan pendidikan.  Apa saja kendala mereka, apakah mereka masih tetap berada di unit pendidikan, atau apakah mereka kembali lagi ke pekerjaan semula karena tuntutan ekonomi keluarga. Diperlukan upaya-upaya untuk  menganalisa dampak jangka panjang  dari program tersebut," bebernya.

Untuk itu harus ditingkatkan sinergitas antar sektor, karena tanpa kerjasama dari para stakeholder, baik aparatur pusat maupun daerah, pihak pengusaha, elemen masyarakat maupun media, Program Penanggulangan Pekerja Anak tidak dapat terwujud.

Program penarikan pekerja anak ini dilaksanakan secara terkoordinasi antar berbagai instansi/lembaga terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Antara lain : Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Kementerian Agama, Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati anak.

“Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan  untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannnya ke dunia pendidikan , terangnya.

Guna mempercepat penarikan pekerja anak, Muhaimin berjanji akan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis  361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk menghapus pekerja anak. Komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum, untuk diperbolehkan bekerja dan Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

“Komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selain itu isi substansi tehnis kedua Konvensi ILO terdapat padaUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sejak tahun 2008 sampai saat ini, Kemnakertrans melakukan penarikan pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 32.663 orang dan dikembalikan ke satuan pendidikan. (ydh)
http://news.okezone.com/read/2013/05/23/337/811653/kemnakertrans-targetkan-tarik-11-ribu-pekerja-anak 

Mucikari SMP dan para 'ayamnya' berasal keluarga broken home

MERDEKA.COM. Siswi SMP Swasta yang menjadi mucikari di Surabaya, Jawa Timur, ternyata berasal dari keluarga broken home. Pun begitu dengan para ABG atau 'ayam-ayam' yang dijualnya ke lelaki hidung belang, semuanya dari keluarga kacau.

Karena faktor keluarga broken inilah, NA terjun ke dunia hitam. Siswi 15 tahun inipun tak canggung ketika menjual kakak kandungnya sendiri kepada 'penggila' gadis ingusan.

Sekitar tujuh ABG yang dijualnya pun disinyalir dari keluarga berantakan. Sehingga, untuk melepas beban di pikirannya, mereka lari ke dunia seks bebas plus bonus uang ratusan ribu rupiah dari 'penggunanya.'

Hal ini diungkap JT, salah satu siswa di sekolah tempat NA mengenyam pendidikan, yaitu di salah satu sekolah SMP Swasta di kawasan Jalan Gubeng, Surabaya. "Yang saya dengar, dia (NA) itu dari keluarga broken. Tapi duitnya banyak, BB-nya saja sering ganti-ganti," kata JT, Senin (10/6).

Hal senada juga diungkap Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti. Polwan dengan satu melati di pundak ini mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan para gadis ingusan itu menjalani praktik prostitusi.

"Kenapa mereka melakukan ini, ada banyak faktor. Di antara mereka (pelaku dan korban) ada yang karena sudah pernah melakukan dengan pacarnya, ada yang karena broken home, ada juga yang karena gaya hidup. Yang jelas tindakan mereka ini sangat memprihatinkan, karena rata-rata mereka masih anak-anak tapi sudah melakukan hubungan yang belum waktunya," papar mantan Kapolsek Asemrowo itu.

Suparti juga mengungkap, uang hasil menjajakan diri para gadis ingusan ini, juga digunakan untuk bersenang-senang. "Kalau masalah ekonomi, saya rasa tidak ya. Wong mereka ituloh ngaku, uang hasilnya buat senang-senang saja. Bukan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. Dan bisa jadi, perilaku ini karena lingkungan, wong orang tuanya juga tenang-tenang saja saat dikabari anaknya ditangkap," kata Kasubbag Humas Kompol Suparti menganalisa hasil penyelidikan sementara penyidik.

Diberitakan sebelumnya, pihak Polrestabes Surabaya mengungkap kasus mucikari di Hotel Fortuna Jalan Darmokali Surabaya. Yang mencengangkan publik, sang mucikari adalah siswi SMP yang masih berusia 15 tahun. Terlebih lagi, dia juga tak canggung menawarkan kakak perempuannya sendiri ke pria hidung belang.

Meski tak menahannya, hanya dikenakan wajib lapor, polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku dan korban, dan siang tadi, mereka kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan penyidik

Sumber: Merdeka.com
http://id.berita.yahoo.com/mucikari-smp-dan-para-ayamnya-berasal-keluarga-broken-170300173.html